Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Masa Hindia Belanda Hingga Era Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara yang memiliki sejarah ekonomi yang panjang dan beragam.

Sejak masa pra-kolonial hingga masa kini, Indonesia mengalami berbagai perubahan dan tantangan dalam bidang ekonomi.

Artikel ini akan membahas sejarah ekonomi Indonesia dari masa Hindia Belanda hingga era otonomi daerah.

Masa Hindia Belanda (1602-1942)

Masa Hindia Belanda dimulai dengan kedatangan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda pada awal abad ke-17.

VOC adalah perusahaan dagang yang mendapatkan hak monopoli dari pemerintah Belanda untuk berdagang di Asia.

VOC berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat diminati di Eropa, seperti cengkeh, pala, dan lada. Untuk itu, VOC membangun benteng-benteng dan pos-pos dagang di berbagai wilayah di Nusantara.

VOC juga melakukan intervensi politik dan militer terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang mengganggu kepentingannya. Salah satu contohnya adalah Perang Banten (1680-1683) yang mengakibatkan runtuhnya Kesultanan Banten sebagai pusat perdagangan di Jawa Barat.

VOC juga melakukan perjanjian-perjanjian dengan para penguasa lokal untuk mendapatkan hak-hak istimewa, seperti hak monopoli, hak sewa tanah, hak perpajakan, dan hak peradilan.

Salah satu perjanjian yang paling terkenal adalah Perjanjian Giyanti (1755) yang membagi Mataram menjadi dua kerajaan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta.

Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami krisis keuangan dan korupsi yang parah. Pada tahun 1799, VOC dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan seluruh asetnya diambil alih oleh negara.

Maka dimulailah masa pemerintahan langsung Belanda di Indonesia, yang dikenal sebagai Hindia Belanda.

Pada masa ini, pemerintah Belanda menerapkan sistem ekonomi kolonial yang bertujuan untuk menguras kekayaan alam dan tenaga kerja Indonesia untuk kepentingan Belanda.

Salah satu sistem yang paling terkenal adalah Cultuurstelsel atau Tanam Paksa (1830-1870) yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Sistem ini mengharuskan para petani di Jawa menyerahkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor yang ditentukan oleh pemerintah, seperti tebu, kopi, teh, tembakau, dan nila.

Para petani juga harus membayar pajak tanah dengan hasil panennya. Sistem ini sangat merugikan para petani karena mereka tidak bisa menanam pangan untuk kebutuhan sendiri dan harus bekerja keras tanpa imbalan yang layak.

Sistem Tanam Paksa mendatangkan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda dan para pengusaha Eropa yang terlibat dalam perdagangan komoditas tersebut.

Namun, sistem ini juga menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, seperti kemiskinan, kelaparan, ketergantungan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan penindasan sosial.

Banyak gerakan perlawanan yang muncul dari rakyat Indonesia melawan sistem ini, seperti Pemberontakan Diponegoro (1825-1830), Pemberontakan Cina (1740-1741), dan Pemberontakan Bali (1846-1849).

Masa Pergerakan Nasional (1908-1942)

Masa Pergerakan Nasional dimulai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 oleh para pelajar dan pemuda Indonesia yang menuntut kemajuan pendidikan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.

Organisasi ini merupakan cikal bakal dari berbagai organisasi nasionalis yang muncul kemudian, seperti Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1920), Partai Nasional Indonesia (1927), dan lain-lain.

Organisasi-organisasi nasionalis ini tidak hanya menuntut kemerdekaan politik dari penjajahan Belanda, tetapi juga menuntut perubahan ekonomi yang lebih adil dan mandiri bagi Indonesia.

Mereka menyadari bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar jika bisa memanfaatkan sumber daya alam dan manusianya secara optimal. Mereka juga menyadari bahwa Indonesia harus membangun industri sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada impor barang-barang dari Eropa.

Salah satu tokoh nasionalis yang paling berpengaruh dalam bidang ekonomi adalah Mohammad Hatta. Ia adalah salah satu pendiri Partai Nasional Indonesia dan juga Wakil Presiden pertama Republik Indonesia.

Ia memperkenalkan konsep ekonomi kerakyatan atau koperasi sebagai salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi Indonesia. Ia juga mengkritik sistem kapitalisme Barat yang menimbulkan ketimpangan sosial dan eksploitasi sumber daya alam.

Selain itu, ada juga tokoh-tokoh lain yang berperan dalam bidang ekonomi pada masa ini, seperti Sutan Sjahrir yang memperjuangkan reforma agraria untuk memberikan hak milik tanah kepada para petani; Tan Malaka yang memperjuangkan revolusi sosialis untuk menghapuskan kelas-kelas sosial; Soekarno yang memperjuangkan nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia; dan lain-lain.

Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Masa Pendudukan Jepang dimulai dengan invasi tentara Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 sebagai bagian dari Perang Dunia II. Jepang berhasil mengalahkan tentara Belanda dan menguasai seluruh wilayah Indonesia.

Jepang mengklaim bahwa mereka datang sebagai pembebas Asia dari penjajahan Barat dan akan membantu Indonesia meraih kemerdekaan.

Namun, kenyataannya Jepang hanya menggunakan Indonesia sebagai sumber daya alam dan tenaga kerja untuk mendukung perangnya melawan Sekutu.

Jepang menerapkan sistem ekonomi militer yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi bahan-bahan strategis seperti minyak bumi, karet, timah, bauksit, dll.

Untuk itu, Jepang melakukan mobilisasi rakyat secara paksa untuk bekerja di proyek-proyek militer seperti pembangunan jalan raya, jembatan, rel kereta api, lapangan terbang, dll. Jepang juga melakukan pengawasan ketat terhadap perdagangan dan distribusi barang-barang di Indonesia.

Sistem ekonomi militer Jepang sangat merugikan rakyat Indonesia karena mereka harus bekerja keras tanpa imbalan yang layak; mereka harus menyerahkan hasil produksi mereka kepada Jepang dengan harga murah; mereka harus menghadapi kelangkaan barang-barang pokok seperti beras, gula, garam, dll; mereka harus menghadapi inflasi akibat pencetakan uang oleh Jepang secara sembarangan; mereka harus menghadapi diskriminasi rasial dan kekerasan fisik oleh tentara Jepang; dll.

Sistem ekonomi militer Jepang juga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan karena banyak hutan-hutan yang ditebang untuk kepentingan industri, banyak lahan pertanian yang dirusak akibat penggunaan pupuk kimia; banyak sumber daya alam yang habis dieksploitasi tanpa memperhatikan dampak jangka pan

Masa Kemerdekaan Indonesia (1945-sekarang)

Masa Kemerdekaan Indonesia dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

Proklamasi ini merupakan hasil dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang selama puluhan tahun.

Namun, proklamasi ini tidak diakui oleh Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia. Maka terjadilah perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda yang berlangsung hingga tahun 1949.

Pada masa ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam bidang ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, inflasi, kelangkaan barang-barang, utang luar negeri, dll.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya, seperti menyelenggarakan konferensi ekonomi nasional (1947), membentuk Bank Indonesia sebagai bank sentral (1953), melakukan devaluasi mata uang rupiah (1959), menerapkan Undang-Undang Pokok Agraria (1960), dll.

Pada masa ini juga terjadi berbagai peristiwa penting yang berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, seperti Konfrontasi dengan Malaysia (1963-1966), G30S/PKI (1965), Orde Baru (1966-1998), Orde Reformasi (1998-sekarang), dll. Berikut adalah beberapa periode penting dalam sejarah ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan:

• Orde Lama (1945-1966)

Orde Lama adalah periode pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Pada periode ini, Soekarno menganut ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme (NASAKOM) sebagai dasar politik dan ekonomi Indonesia.

Soekarno juga menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin yang memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan mengesampingkan peran parlemen dan partai politik.

Pada periode ini, Soekarno melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang kontroversial, seperti nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia; penarikan diri dari PBB dan IMF; pembentukan Dewan Ekonomi Nasional; penerbitan UU Penanaman Modal Asing; penerapan politik ekonomi etatisme; dll. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi Indonesia dan menentang imperialisme Barat.

Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia, seperti isolasi dari dunia internasional; penurunan investasi dan ekspor; meningkatnya inflasi dan defisit anggaran; menumpuknya utang luar negeri; terjadinya krisis beras dan bahan bakar; dll. Pada akhir periode ini, ekonomi Indonesia mengalami kehancuran total yang disebut sebagai “Tragedi Ekonomi Nasional”.

• Orde Baru (1966-1998)

Orde Baru adalah periode pemerintahan Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pada periode ini, Soeharto menggantikan Soekarno sebagai presiden setelah terjadinya G30S/PKI yang diduga melibatkan Partai Komunis Indonesia.

Soeharto menganut ideologi Pancasila dan Pembangunan sebagai dasar politik dan ekonomi Indonesia. Soeharto juga menerapkan konsep Dwifungsi ABRI yang memberikan peran besar kepada militer dalam pemerintahan dan pembangunan.

Pada periode ini, Soeharto melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang liberal, seperti membuka pintu bagi investasi asing; bergabung kembali dengan PBB dan IMF; melakukan stabilisasi makroekonomi; menerapkan program deregulasi dan debirokratisasi; mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan; dll. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang rusak akibat Orde Lama dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan-kebijakan ini berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara signifikan. Pada periode ini, Indonesia berhasil menjadi salah satu negara berkembang tercepat di dunia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 7% per tahun.

Indonesia juga berhasil mengurangi kemiskinan dari 60% menjadi 11% pada tahun 1996. Indonesia juga berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dan menjadi eksportir minyak bumi terbesar di Asia Tenggara.

Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif bagi ekonomi Indonesia, seperti meningkatnya ketimpangan sosial dan regional; terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai sektor; terjadinya kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan; terjadinya ketergantungan pada utang luar negeri dan modal asing; dll. Pada akhir periode ini, ekonomi Indonesia mengalami krisis moneter dan politik yang disebut sebagai “Krisis Multidimensi”.

• Orde Reformasi (1998-sekarang)

Orde Reformasi adalah periode pemerintahan pasca-Soeharto yang berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Pada periode ini, Soeharto mundur dari jabatan presiden setelah terjadinya gerakan reformasi yang dipicu oleh krisis moneter dan politik pada tahun 1997-1998.

Sejak itu, Indonesia mengalami perubahan sistem politik dari otoriter menjadi demokratis dengan adanya pemilu langsung, desentralisasi kekuasaan, reformasi birokrasi, reformasi hukum, reformasi militer, dll.

Pada periode ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi yang terpuruk akibat krisis moneter dan politik.

Beberapa upaya tersebut antara lain adalah melakukan restrukturisasi perbankan dan korporasi; melakukan program pemulihan sosial; melakukan program privatisasi BUMN; melakukan program penegakan hukum terhadap kasus-kasus KKN; melakukan program reforma agraria; melakukan program diversifikasi ekonomi; dll.

Upaya-upaya ini berhasil memperbaiki kondisi makroekonomi Indonesia secara bertahap. Pada periode ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sekitar 5% per tahun. Inflasi berhasil diturunkan dari 77% pada tahun 1998 menjadi sekitar 3% pada tahun 2019.

Utang luar negeri berhasil dikurangi dari 168% PDB pada tahun 1998 menjadi sekitar 30% PDB pada tahun 2019. Kemiskinan juga berhasil dikurangi dari 24% pada tahun 1999 menjadi sekitar 10% pada tahun 2019.

Namun, upaya-upaya ini juga masih menghadapi berbagai tantangan dan masalah dalam bidang ekonomi, seperti rendahnya daya saing global; rendahnya produktivitas dan inovasi; rendahnya kualitas sumber daya manusia; tingginya pengangguran dan ketenagakerjaan informal; tingginya defisit anggaran dan neraca perdagangan; tingginya disparitas sosial dan regional; tingginya kerawanan pangan dan energi; tingginya kerusakan lingkungan; dll.